Aplikasi SISPP Posbakum Pranaja Resmi Tercatat di DJKI Kemenkumham



aaa.com---Posbakum Pranaja telah mendaftarkan Hak Cipta SISPP (Sistem informasi Posbakum Pranaja ) dan Telah Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor pencatatan: 000343950


Kordinator DPP Bantuan Hukum posbakum Pranaja Rusdi Menjelaskan Bahwa  Layanan SISPP ini Merupakan Aplikasi Basis Data dalam Pengajuan dan Permohonan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Inindonesia

Kami Telah Memiliki Hak Cipta Terhadap aplikasi tersebut semoga Aplikasi Kami Menjadi Pelopor Baru Untuk Mempermudah dalam Memberikan Edukasi Hukum kepada Masyarakat Luas

 Senada Muh.Arif Selaku Dewan Penasihat Posbakum Pranaja Sistem SISPP adalah sebuah Layanan Publik yang diperuntukan Untuk Edukasi Hukum terhadap Masyarakat dimana sistem ini hadir sebagai Terobosan awal dalam Pemberian Bantuan hukum, Semoga dengan hadirnya sistem ini Bisa memaksimalkan pelayanan dan Informasi terkait permasalahan hukum untuk Masyarakat Indonesia Khususnya Sulawesi-Selatan

Muh Arif Yang Merupakan Direktur Air & partners ini pula menambahkan  SISPP sebuah Karya Yang dilahirkan Oleh Pendiri Posbakum Pranaja dan kedepannya Sistem ini akan selalu di Kembangkan agar masyarakat dapat Mengupadate Informasi Hukum dan Memberikan bantuan Hukum yang Berkeadilan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Berfoto Sambil Pamer Miras, Oknum Polisi di Bojonegoro Buat Malu Institusi Polri, Warga Minta Kapolri Dan Kapolda Jawa Timur Tindak Tegas

Gambar
  aaa.com--Bojonegoro (Jatim) –  Oknum anggota polisi berpangkat Aipda inisial S, Kanit Shabara yang bertugas di Polsek Temayang, Polres Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur berfoto sambil memamerkan minuman keras bermerek anggur merah.  Aksinya tersebut pun langsung di kecam oleh sejumlah warga. Salah seorang warga yang enggan namanya di publikasikan, dengan tegas meminta kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Timur agar segera mengambil tindakan tegas kepada oknum anggota polisi inisial S yang hobi minum minuman keras ini diketahui bertugas di Polsek Temayang “Tugas polisi untuk melayani Masyarakat dan menjaga Kamtibmas di wilayah tugasnya, kok ini ada anggota polisi inisial S berpangkat Aipda dengan kondisi mabuk, lalu santai berfoto bergaya dengan pamer minuman keras bermerek anggur merah,  hal ini tentu sudah mencoreng institusi Polri,” ucapnya Kamis (06/07/2023). Ia juga mengatakan, pelanggaran disiplin yang dimaksud merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 20...
Baca selengkapnya

Kejati Sulawesi Tengah Mulai Menyelidiki Kasus Dugaan Tipikor di UNTAD

Gambar
aaa.com-- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mulai melakukan pemeriksaan awal dalam tahap penyelidikan terhadap laporan masyarakat dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Universitas Tadulako. Pada hari Jum’at 3 Februari 2023, tiga dari empat terperiksa yang dipanggil oleh pihak Kejati masing-masing Amir Makmur (AM), Taqyuddin Bakri (TB), dan Muhammad Fardhal Pratama (MFP) memenuhi panggilan Kejati untuk memberikan keterangan. Sementara itu satu terperiksa lainnya yaitu Muhammad Basir (MB) tidak hadir. Berdasarkan sejumlah informasi diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan Kejati karena sedang berada di Jakarta. Sebelumnya, Kelompok Peduli Kampus (KPK UNTAD) telah menyampaikan sejumlah laporan dugaan terjadinya TPK di universitas terbesar di Sulawesi Tengah tersebut. Menurut keterangan Wakil Ketua KPK UNTAD Drs. Jamaluddin A. Mariajang, M.Si. bahwa KPK UNTAD telah menyampaikan surat dan laporan indikasi TPK di UNTAD sejak lebih dari setahun lalu ...
Baca selengkapnya

Tragedi Kanjuruhan, Pendiri Posbakum Pranaja adalah Preventive Force yang Lawful bukan Excessive Force

Gambar
aaa.com-- Pendiri Posbakum Pranaja, Adv Ronal Efendi. Ikut bicara soal tragedi Kanjuruhan, adanya tindakan pencopotan jabatan Kapolres dan beberapa perwira Brimob adalah terkait tindakan administratif disiplin (disciplinary administrative rules) yang tentunya tidak terkait pelanggaran hukum, tidak terkait adanya excessive force yang unlawful. "Kita semua berduka tentang musibah Kematian sekitar 130 orang menjadi tragedi nasional di bidang olah raga, betapa tidak, karena musibah ini baru sekali terjadi pada olahraga Indonesia dan musibah kematian no 2 di dunia pada olahraga sepakbola," jelas Adv Ronal Efendi Mengapa Polri dituding bertanggungjawab atas musibah ini? Menurut Adv Ronal Efendi , Mengenai musibah ini  dari sisi Hukum Pidana belum memberikan argumentasi yang utuh, jelas dan tegas antara makna “Excessive Force” dengan kondisi darurat chaos di lapangan penyelenggaraan sepak bola ini yang  dikategorikan sebagai abnormaal tijden  (kondisi darurat). "...
Baca selengkapnya