Sidang Kasus kecurangan Seleksi CASN Sidrap 2021, PH hadirkan Ahli Hukum Pidana

aaa.com--Sidang Terdakwa AM, Kasus kecurangan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kab. Sidrap tahun 2021 kembali di gelar. Dalam agenda mendengarkan keterangan ahli, Penasehat Hukum menghadirkan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pengadilan Negeri Sidrap. Jl. Jend. Sudirman, Kab. Sidrap, Sul-sel. Rabu, 9 November 2022.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim, Jusdy Purmawan, S.H.M.H., Dr. Hardianto Gjanggih, S.H.,MH, Ahli Pidana memaparkan terapan hukum pada delik penyertaan dan hukum siber, pidana ITE. 

Penasehat Hukum, Adv. Muh Israq Mahmud, S.H.,CLA., CIL. mempertanyakan kepada ahli unsur dakwaan terhadap AM dalam surat dakwaan dengan peranan turut serta perbuatan pidana pasal 50 jo, pasal 34 UU ITE jo pasal 55 dan 56 KUHP, dan pasal 46 jo pasal 30 UU ITE jo pasal 55 dan 56 KUHP secara alternatif primair subsidiair. 

Menurut Hardianto Djanggih, menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan yang dalam pengertiannya diartikan dengan "menghendaki dan mengetahui"(willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. 

"Dalam rumusan pasal 30 terkait orang itu dengan sengaja", karena perbuatan yang dilarang disitu mengakses, jadi pada diri dari si pelaku harus ada menghendaki perbuatan mengakses dan mengetahui perbuatan mengakses.", ungkap Hardianto Djanggih. 

" Dikaitkan dengan pasal 55 dari ayat 1 ke 1 ada 3 peran, ada yang melakukan, ada yang menyuruh dan ada yang turut serta. Merupakan perbuatan terputus jika di junctokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, kaitannya dengan terdakwa yang sengaja dan turut serta, jika tidak dibuktikan siapa yang menyuruh melakukan, kehendak tadi unsur kesengajaan merupakan unsur yang paripurna jika ini mampu diuraikan dan dibuktikan.". Sambungnya.

Penasehat Hukum juga mempertanyakan tentang dakwaan AM yang dalam pembuktiannya hanya dibuktikan oleh keterangan satu orang saksi sementara keterangan saksi tersebut tidak berafiliasi dengan keterangan saksi lain. 

"Orang dapat dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika terpepenuhi 2 unsur alat bukti, kaitannya dengan ikut serta, perlu penegasan bukti peran dalam pasal 55 itu. 

". Ungkap hardianto Djanggih. 

Penasihat hukum juga menanyakan mengapa polisi yang bertindak selaku pelapor dan bukan BKN, Ahli menjelaskan kata "komputer milik orang lain" Yang dalam rumusan pasal 30 UU ITE menunjukkan bahwa pasal tersebut adalah delik aduan. 

Ketika majelis hakim meminta pendapat ahli, maka ahli menguatkan pendapatnya dengan membandingkan rumusan pasal 32 UU ITE yang dalam rumusan pasalnya menyebutkan komputer milik orang lain dan atau umum. 

Yang menegaskan seharusnya yang melaporkan perkara ini adalah pemilik komputer atau data elektronik yang merupakan korban, dan bukan polisi. Polisi hanya dapat melaporkan perkara yang menjadi delik biasa dalam bentuk laporan model LP A.

Usai Sidang. Dimintai tanggapan oleh media sehubungan pandang ahli dan juga menanggapi tanggapan penasehat hukum dalam sidang. JPU Ady Haryadi Annas SH.,M.H., mengatakan ,"Keterangan pendapat ahli bagus, ini menguatkan Dakwaan kami. Penasehat hukum pernah melakukan eksepsi dan ditolak melalui Putusan sela dan dakwaan kami diterima oleh majelis hakim dan disidangkan sampai hari ini. " Ungkapnya. 

Di Konfirmasi media, Penasihat hukum berpendapat bahwa sudah seharusnya pelaku utama diperiksa dulu apakah betul melakukan perbuatan ini secara bersama sama. 

"Bagaimana jika nanti dalam pemeriksaan para terdakwa yang DPO mereka memberikan jawaban tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa vivi, atau tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan."

"Kami berharap majelis hakim dapat bertindak adil dan memutuskan perkara berdasarkan barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Tidak adanya pemeriksaan barang bukti berupa laptop yang berfungsi sebagai peremot aplikasi seharusnya membuktikan pengajuan perkara ini belum lengkap untuk menghukum orang atau memenjarakan terdakwa AM. Penasihat hukum melihat terdapat hubungan emosional yang sangat tidak sehat dalam penanganan perkara ini, khususnya tata cara penuntut umum bersikap dan bertutur kata terhadap klien kami." Sambung Penasehat terdakwa AM, Adv. Muh Israq Mahmud, S.H.,CLA.,ALC.