Direktur Posbakum Pranaja Sul-Sel Bersama Wakil Ketua DPP POSBAKUM PRANAJA Dampingi Kumham Sulsel dalam Acara Penyulahan Hukum Di Rutan Makale

aaa.com--Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi Tahanan, 3 orang tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel menggelar sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum gratis bagi Tahanan Rutan Kelas IIB Makale, Selasa (13/06).

Terselenggaranya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu sebagai implementasi "Negara hadir" melalui penyaluran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sesuai dengan peran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Sulsel, Nasruddin saat memberikan sosialisasi mengungkapkan, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada para tahanan di Rutan Makale yang perkaranya belum mendapatkan putusan di pengadilan maupun yang akan mengajukan upaya hukum. Baik di tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali

Negara hadir memberikan layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Bagi para tahanan yang ingin berkonsultasi dapat mendatangi ruangan Posbakum yang tersedia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nasruddin mengungkapkan terdapat 33 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan diantaranya satu di Kabupaten Tana Toraja yakni Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pranaja Sulsel.

"Masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum ini secara cuma-cuma sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Posbakum Pranaja Sulsel, Silas Tawang, didampingi Wakil Ketua Umum DPP Posbakum Pranaja Tiksan yang turut hadir dalam kegiatan ini juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan peninjauan lebih lanjut demi memaksimalkan pendampingan hukum bagi Tahanan kurang mampu di Rutan Makale.